Feeds:
Tulisan
Komentar

2011 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 2.500 times in 2011. If it were a cable car, it would take about 42 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

2010 in review

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Minty-Fresh™.

Crunchy numbers

Featured image

A helper monkey made this abstract painting, inspired by your stats.

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 1,400 times in 2010. That’s about 3 full 747s.

In 2010, there was 1 new post, growing the total archive of this blog to 5 posts.

The busiest day of the year was October 6th with 29 views. The most popular post that day was DEFINISI HUKUM PERDATA.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were search.conduit.com, books.google.co.id, google.co.id, id.wordpress.com, and penelitian-hukum.blogspot.com.

Some visitors came searching, mostly for pengertian hukum perdata, definisi hukum perdata, pengertian hukum perdata menurut vollmar, parate executie, and tanya jawab hukum perdata.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

DEFINISI HUKUM PERDATA June 2009
4 comments and 1 Like on WordPress.com,

2

DEFINISI HUKUM PERDATA June 2009
2 comments

3

Parate Executie October 2009

4

HUKUM PERDATA June 2009

5

Istilah Hukum September 2010

Istilah Hukum

Silahkan kunjungi http://penelitian-hukum.blogspot.com/p/istilah-hukum.html untuk penelurusan lebih lanjut mengenai istilah hukum dan atau http://penelitian-hukum.blogspot.com/ untuk informasi hukum lainnya, terima kasih.

Parate Executie

Menurut sumber tulisan pada http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=2028, parate executie, yaitu dimana kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara eigenrichting (menjadi hakim sendiri secara bersama-sama). Pada prakteknya, parate executie berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

Dalam kamus hukum terbitan Citra Umbara, 2008, parate executie diartikan hak alat-alat perlengkapan administrasi negara untuk melelang harta benda orang yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya, mengembalikan hutang, melunasi pajak yang terhutang, dan lain sebagainya, pada waktu yang telah ditetapkan, tanpa diperlukan putusan pengadilan untuk hal-hal tersebut.

Dalam kamus hukum terbitan Pradnya Paramita, 2008, parate executie diartikan pelaksanaan tanpa melewati hakim.

Dalam kamus hukum terbitan Sinar Grafika, 2008, parate executie diartikan pelaksanaan dari suatu perikatan dengan langsung tanpa melalui suatu vonnis pengadilan.

Catatan:

Bersama ini diberitahukan kepada penerbit bahwa apabila kutipan yang disajikan pada blog ini  tidak diizinkan untuk ditampilkan, maka akan diambil tindakan untuk segera mungkin menghapus dan/atau perkenankanlah melalui tulisan ini izin mengutip diberikan semata-mata hanya untuk menyebarkan ilmu.

Apabila pembaca yang budiman memiliki pendapat terhadap definisi parate executie, kolom komentar layak untuk diisi, terimakasih.

DEFINISI HUKUM PERDATA

DEFINISI HUKUM PERDATA

Definisi hukum perdata dikutip dari beberapa sumber:

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada masa pendudukan Jepang. Disamping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civielrecht dan privatrecht. Para ahli memberikan batasan hukum perdata, seperti berikut ini. Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke-19 adalah: “Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi”.1

Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. dalam buku (yang berasal dari kuliah beliau pada Fakultas Hukum dan  Pengetahuan Masyarakat Indonesia pada tahun 1954 yang berjudul Pengantar Tata hukum Indonesia, Bagian I yang diterbitkan oleh PT Pembangunan, 195 mengatakan: “Yang menjadi isi dari pada KUHS (Kitab Undang-Undang Hukum Sipil, menurut istilah beliau untuk istilah KUHPer) itu adalah terutama hukum perdata material, sedang yang dimaksudkan dengan hukum perdata materiil ini ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Lawannya ialah hukum perdata formal, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana caranya melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata tersebut.[2]

Definisi lain tentang pengertian hukum perdata dikemukakan H.F.A. Vollmar dan Sudikno Mertokusumo. Vollmar berpendapat bahwa hukum perdata adalah: “Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas” Pandangan Vollmar ini mempunyai kesamaan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai berikut: “Hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak”.[3]

Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam buku beliau yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, 1954, bahwa perkataan “Hukum Perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat material”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan “pidana”. Ada juga orang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum privat material itu, tetapi karena perkataan “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan “militer”, maka lebih baik kita memakai istilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat material, demikian Prof. Subekti. Selanjutnya menurut beliau, perkataan “Hukum Perdata”, adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan “hukum dagang” seperti dalam pasal 102 Undang_Undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara kita ini terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, yang susunan serta kekuasaannya.[4]




[1]
Salim HS, S.H., M.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 5.



[2]
Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Modul Hukum Perdata – Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan ketiga, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, halaman 1.



[3]
Salim HS, S.H., M.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
2002, halaman 5 dan 6.



[4]
Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Modul Hukum Perdata – Termasuk
Asas-Asas Hukum Perdata
, Cetakan ketiga, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, halaman 1 dan 2.

Reblog this post [with Zemanta]

DEFINISI HUKUM PERDATA

Definisi hukum perdata dikutip dari beberapa sumber:

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada masa pendudukan Jepang. Disamping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civielrecht dan privatrecht. Para ahli memberikan batasan hukum perdata, seperti berikut ini. Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke-19 adalah: “Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi”.[1]

Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. dalam buku (yang berasal dari kuliah beliau pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Indonesia pada tahun 1954 yang berjudul Pengantar Tata hukum Indonesia, Bagian I yang diterbitkan oleh PT Pembangunan, 195 mengatakan: “Yang menjadi isi dari pada KUHS (Kitab Undang-Undang Hukum Sipil, menurut istilah beliau untuk istilah KUHPer) itu adalah terutama hukum perdata material, sedang yang dimaksudkan dengan hukum perdata materiil ini ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Lawannya ialah hukum perdata formal, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana caranya melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata tersebut.[2]

Definisi lain tentang pengertian hukum perdata dikemukakan H.F.A. Vollmar dan Sudikno Mertokusumo. Vollmar berpendapat bahwa hukum perdata adalah: “Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas” Pandangan Vollmar ini mempunyai kesamaan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai berikut: “Hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak”.[3]

Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam buku beliau yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, 1954, bahwa perkataan “Hukum Perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat material”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan “pidana”. Ada juga orang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum privat material itu, tetapi karena perkataan “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan “militer”, maka lebih baik kita memakai istilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat material, demikian Prof. Subekti. Selanjutnya menurut beliau, perkataan “Hukum Perdata”, adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan “hukum dagang” seperti dalam pasal 102 Undang_Undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara kita ini terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, yang susunan serta kekuasaannya.[4]

Untuk mengetahui definisi lainnya, silahkan lihat Kamus Hukum: H.


[1] Salim HS, S.H., M.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 5.

[2] Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Modul Hukum Perdata – Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan ketiga, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, halaman 1.

[3] Salim HS, S.H., M.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 5 dan 6.

[4] Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Modul Hukum Perdata – Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan ketiga, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, halaman 1 dan 2.

HUKUM PERDATA

Berikut pertanyaan yang sengaja dikutip dari Yahoo Answers Indonesia. Sebenarnya keinginan untuk menjawabnya sangat INGIN tetapi berhubung “Pertanyaan Terselesaikan” maka sebagai pelampiasan jawaban atasnya dijawab pada postingan kali ini.

Redaksi pertanyaan dari Nona Missel setelah disempurnakan dan diupayakan sempurna menurut EYD adalah

“Ada yang tahu tidak definisi hukum perdata menurut para ahli/pakar hukum? Kalau bisa yang banyak ya… terima kasih”

Lanjut Baca »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.